Gubernur dan Kapolda NTT Sampaikan Penanganan Gempa Flores: Fokus Evakuasi, Data Korban, dan Cegah Hoaks
KUPANG, GESSIT.CO.ID – Gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 15 Agustus 2026 pagi, langsung mendapat respons cepat dari Pemerintah Provinsi NTT bersama Polda NTT dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Penanganan darurat difokuskan pada penyelamatan dan evakuasi korban, pendataan korban jiwa maupun luka-luka, pemetaan kerusakan serta memastikan akses transportasi dan komunikasi tetap terbuka.
Gubernur NTT Melkianus Laka Lena mengatakan, langkah awal pemerintah adalah memastikan kondisi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Data mengenai korban dan kerusakan terus dikumpulkan dari daerah untuk kemudian diverifikasi.
“Dengan kondisi yang ada ini, segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah. Kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka-luka, dan segera memberikan data itu kepada pemerintah provinsi,” ujar Melkianus didampingi Kapolda Irjen Pol Rudi Darmoko serta unsur Forkopimda NTT dalam konferensi pers.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Gubernur NTT bersama Kapolda NTT dan unsur Forkopimda akan bergerak langsung menuju sejumlah wilayah terdampak di Pulau Flores. Kapolda NTT menyiapkan pesawat khusus untuk mendukung mobilisasi rombongan ke sejumlah kabupaten yang dapat dijangkau melalui jalur udara.
“Kami akan langsung masuk ke Flores dengan pesawat dari Pak Kapolda,” jelas Melkianus.
Dalam konferensi pers, Gubernur NTT menyampaikan data sementara korban meninggal dunia mencapai lima orang, terdiri dari dua orang di Kabupaten Sikka dan tiga orang di Kabupaten Manggarai. Namun, jumlah tersebut masih dapat berubah karena proses pencarian dan pendataan masih berlangsung. Sebagian korban dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa terjadi sekitar pukul 05.58 Wita.
Untuk mencegah simpang siur informasi, Polda NTT disiapkan sebagai salah satu pusat pengendalian dan informasi penanganan bencana. Pemerintah bersama Kapolda NTT sepakat menyampaikan perkembangan situasi secara terkoordinasi berdasarkan data yang telah diverifikasi. “Pusat penanganan bencana nanti, kebencanaan ini ada di Polda NTT,” kata Melkianus.
Kapolda NTT juga memutuskan agar perkembangan penanganan bencana disampaikan melalui press release resmi setiap hari bersama unsur Forkopimda. Langkah tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat dan media dalam memperoleh informasi mengenai korban, kerusakan maupun perkembangan penanganan gempa.
Di tengah situasi darurat, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, termasuk isu mengenai tsunami dan gempa susulan. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang, terutama BMKG untuk perkembangan aktivitas gempa dan BNPB terkait penanganan kebencanaan.
Penyelamatan dan evakuasi korban menjadi prioritas utama. TNI-Polri, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, Kementerian PUPR, PLN, operator telekomunikasi serta berbagai unsur terkait dikerahkan untuk membantu proses evakuasi, membuka akses dan memenuhi kebutuhan masyarakat. “Proses awal adalah kita untuk mengevakuasi korban dulu,” kata Melkianus.
Pemerintah juga meminta seluruh kontraktor yang memiliki alat berat untuk membantu membuka jalan yang tertutup akibat longsor maupun reruntuhan. “Semua kontraktor yang punya alat berat wajib bantu pemerintah di situasi darurat ini,” tegasnya.
Alat berat diarahkan untuk membuka akses agar tim penyelamat dan bantuan logistik dapat segera menjangkau wilayah terdampak.
Dukungan logistik mulai disiapkan, termasuk makanan dan beras untuk masyarakat terdampak. Pemerintah Provinsi NTT berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR, serta mengupayakan dukungan helikopter untuk membantu mobilisasi dan pemantauan wilayah yang sulit dijangkau. Pelaku usaha di Flores juga diajak turut membantu masyarakat.
Terkait status bencana, Pemerintah Provinsi NTT telah menyetujui penetapan status bencana sesuai kewenangannya. Sementara kemungkinan peningkatan status menjadi bencana nasional masih dikaji berdasarkan kondisi di lapangan dan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami akan merespons kondisi lapangan. Jadi kami akan turun sebentar bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, dan jajaran Forkopimda yang lain untuk melihat langsung lapangan,” ujar Melkianus.
Pemerintah mengajak masyarakat Flores tetap tenang, mengikuti arahan petugas dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Seluruh unsur pemerintah, TNI-Polri dan Forkopimda akan terus memperbarui perkembangan situasi berdasarkan data lapangan.
“Kami akan terus berkoordinasi dan terus update informasi dari lapangan,” kata Melkianus. ***
