SERANG, GESSIT.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Pasar Induk Rau, Kota Serang, Rabu, 20 Agustus 2025.
Kunjungan mantan Kapolri itu untuk mengecek kondisi harga kebutuhan pokok sekaligus meninjau distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog.
Dalam kunjungannya, Mendagri Tito Karnavian didampingi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Gubernur Banten Andra Soni serta Wali Kota Serang Budi Rustandi.
“Pasar Induk Rau dipilih karena merupakan salah satu pasar rakyat terbesar di Kota Serang sehingga menjadi barometer harga kebutuhan pokok,” ucap Mendagri.
Tito menjelaskan dari rapat rutin yang dilaksanakan setiap Senin, diketahui komoditas yang sering mengalami kenaikan adalah bawang merah, cabai merah, beras, tomat, daging ayam, telur, dan minyak goreng. Namun dari hasil kunjungan, harga sejumlah komoditas di Pasar Rau relatif stabil.
“Bawang merah berada pada kisaran Rp30.000–Rp35.000 per kilogram, jauh lebih rendah dibanding harga sebelumnya yang pernah mencapai Rp70.000. Demikian juga harga cabai yang saat ini rata-rata Rp35.000, turun signifikan dibanding sebelumnya yang sempat menyentuh Rp100.000,” jelasnya.
Begitupun dengan harga beras, kata Tito juga terjaga berkat intervensi SPHP dari Bulog dengan harga Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per kemasan 5 kilogram.
“Intervensi ini berhasil menjaga harga beras di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Kami berterima kasih kepada Badan Pangan Nasional dan Bulog yang sudah bekerja maksimal,” ujarnya.
Untuk distribusi bahan pokok, Mendagri menegaskan untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. “Kesimpulannya harga pangan relatif stabil,” tambahnya.
Mendagri menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap ketersediaan beras nasional. Saat ini cadangan beras mencapai lebih dari 4 juta ton, dengan 1,3 juta ton sudah dialokasikan untuk intervensi pasar hingga Desember 2025.
“Presiden mewanti-wanti agar harga tetap menguntungkan petani, tapi juga tidak memberatkan masyarakat. Jangan ada permainan curang seperti penimbunan atau pengoplosan beras. Jika ada, itu melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan bisa dikenakan pidana,” tegas Tito.
Sementara Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, Pemprov Banten selama ini selalu responsif terhadap upaya pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional.
Pemprov Banten melalui BUMD siap bersinergi dengan Bulog untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan lancar di seluruh wilayah Provinsi Banten.
“Distribusi harus tepat sasaran agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” kata Andra Soni. (HRH)