Site icon Gesit.co.id

Bonnie Triyana: Penegakan Hukum Di Dunia Pendidikan Harus Berprinsip Berkeadilan

IMG-20241224-WA0003

Lebak Gessit.co.id – Persoalan kekerasan seolah tidak pernah hilang dari dunia pendidikan. Kasus kriminalisasi guru dan degradasi moral siswa yang kerap viral di media sosial membuat perbincangan pendidikan berputar di situ-situ saja.

Perbincangan yang menghadirkan sudut pandang siswa dan guru berlangsung begitu hangat bersama anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana.

Bonnie, sejarawan yang aktif menjaring aspirasi soal pendidikan, menjajaki Kecamatan Jiput, Cibaliung, dan Cipeucang di Kabupaten Pandeglang, serta Panggarangan di Kabupaten Lebak dalam kegiatan reses pada 18 hingga 19 Desember 2024.

Bonnie turut mendorong penegakan hukum di lingkungan pendidikan, agar tidak lagi terulang proses penyelesaian karena viral semata.

“Guru yang saat ini sering dikriminalisasi mencerminkan kurangnya perlindungan hukum. Penegakan hukum perlu diperbaiki karena sekolah bukan tempat untuk belajar kekerasan,” tegas Bonnie Triyana.

Aspirasi masyarakat selaras dengan apa yang disampaikan Bonnie.
“Saat ini marak sekali degradasi moral seperti kasus bullying. Belum lagi bapak dan ibu guru yang mau mendidik, lalu ketika sabet sedikit, terkena persoalan HAM,” ungkap Bonnie.

Bagaimana langkah bapak?” disampaikan dalam sesi tanya jawab.
Bonnie yang memahami permasalahan tersebut menanggapi bahwa secara prinsip, kekerasan memang tidak dibenarkan.

“Bullying dan peran guru harus disesuaikan dengan zaman, mengingat mudahnya isu privat terekspos menjadi masalah publik melalui media sosial. Guru tidak lagi bisa menggunakan kekerasan fisik,” kata Bonnie.

Lebih lanjut sejarawan kelahiran Rangkasbitung tersebut menjelaskan, penyelesaian konflik seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang menghargai dan melindungi yang lemah. Prinsip mendidik nilai sosial harus diutamakan agar sekolah menjadi tempat membentuk generasi terbaik.

“Dengan adanya diskusi ini, semoga terdapat penegakan hukum yang berkeadilan untuk sekolah yang inklusif,” pungkasnya.

(Ridwan/Red)

Exit mobile version